Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan rapat Koordinasi Pengambilan Data Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) Jabatan Pelaksana di Ruang Poerwadarminta pada Senin, 20 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh 12 peserta yang terdiri atas perwakilan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM), Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta pegawai Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam paparannya, narasumber dari Biro OSDM menjelaskan bahwa pelaksanaan SKR ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, di antaranya adanya perubahan kebijakan peraturan jabatan pelaksana, perubahan organisasi dan tata kerja (OTK) dari Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen, serta rencana pembuatan standarisasi pelaksanaan tugas setiap jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan tugas.
Disampaikan pula pada kesempatan tersebut bahwa SKR terakhir kali disusun pada tahun 2016 dan sejak itu hanya dilakukan rasionalisasi. Metode pengumpulan data SKR kali ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu wawancara, observasi, dan pengisian kuesioner. Di Balai Bahasa Provinsi DIY, terdapat empat jabatan pelaksana yang menjadi sasaran pengumpulan data SKR melalui metode wawancara, meliputi Penelaah Teknis Kebijakan, Pengolah Data dan Informasi, Operator Layanan Operasional, dan Pengadministrasi Perkantoran.
Sesi wawancara dilaksanakan dengan mengacu pada uraian tugas tiap-tiap jenis jabatan. Narasumber juga menekankan bahwa hasil perhitungan SKR ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan jumlah pegawai di setiap satuan kerja.
Rapat koordinasi ini berlangsung produktif dengan menghasilkan data detail mengenai waktu minimal, maksimal, dan rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap uraian tugas pada tiap-tiap jabatan pelaksana. Data tersebut akan menjadi acuan penting dalam penyusunan standar kemampuan rata-rata jabatan pelaksana di lingkungan kementerian.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.
