Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY beserta Kepala Subbagian Umum dan Koordinator Humas turut mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada 25–26 Juli 2025. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X, My Esti Wijayanti, itu juga diikuti anggota Komisi X lainnya, seperti Melly Goeslaw, Once Mekel, dan Denny Cagur.
Kegiatan diawali dengan kunjungan ke SLB Negeri 1 Bantul. Segenap warga sekolah tersebut antusias menyambut rombongan. Beberapa siswa berkebutuhan khusus di sekolah itu diberi waktu untuk menunjukkan bakatnya. Melly Goeslaw yang dikenal sebagai artis itu juga turut menyanyi di panggung bersama Once, Deni Cagur, dan siswa-siswa.
Rombongan Komisi X kemudian melihat laboratorium naskah huruf Braille. Menurut My Esti, produksi buku berhuruf Braille perlu ditingkatkan untuk menambah bahan bacaan anak-anak tunanetra.
Pada kesempatan itu Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY menyampaikan kepada salah satu anggota DPR RI bahwa Balai Bahasa Provinsi DIY mempunyai beberapa produk cerita anak yang dapat dialihaksarakan menjadi huruf Braille. Saat ini beberapa buku cerita anak terbitan Balai Bahasa Provinsi DIY sudah memuat audio, video, dan bahasa isyarat. Namun, belum ada yang berupa huruf Braille. Hal itu perlu dukungan DPR RI untuk menganggarkannya melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Pada sesi siang hari Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan sekolah, perguruan tinggi, LLDIKTI, dan instansi terkait, seperti Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama. Salah satunya adalah perlunya redefinisi makna sekolah gratis. Banyak pihak menilai bahwa meskipun sekolah dinyatakan gratis, faktanya masih terdapat sejumlah kebutuhan yang dibebankan kepada orang tua, seperti biaya kegiatan, seragam, atau transportasi. Hal itu mendorong pentingnya penyusunan kebijakan yang lebih realistis dan adil agar tidak menimbulkan kesenjangan dalam layanan pendidikan.
Komisi X juga menyoroti persoalan distribusi guru yang belum merata. Ada kesenjangan distribusi antara sekolah di wilayah perkotaan dan di wilayah pelosok. Kebutuhan akan pemerataan tenaga pendidik menjadi sangat penting agar semua siswa, di mana pun mereka berada, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Isu lain yang mencuat adalah kondisi perguruan tinggi swasta (PTS). Komisi X mendorong PTS untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan relevansi program studi daripada hanya berfokus pada persaingan perekrutan mahasiswa. Ditekankan pula pentingnya dukungan kebijakan dan pendanaan agar PTS mampu berkembang tanpa meninggalkan mutu akademik dan layanan pendidikan.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa masukan dari DIY sangat penting sebagai salah satu daerah barometer pendidikan nasional. “Kami hadir untuk mendengarkan secara langsung persoalan riil di lapangan dan akan membawa isu-isu ini ke pusat sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pengawasan program pendidikan nasional,” ungkapnya. Untuk itu, peserta forum sangat berharap bahwa diskusi ini dapat ditindaklanjuti agar kebijakan pusat makin responsif terhadap dinamika dan tantangan pendidikan di daerah.
