Yogyakarta, 6 November 2025—Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menyelenggarakan Konsolidasi Daerah Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis, 6 November 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Peraturan tersebut menegaskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan pengawasan bahasa.
Konsolidasi daerah ini bertujuan menyosialisasikan isi dan arah kebijakan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 sekaligus menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Forum ini mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketertiban penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen resmi. Upaya ini merupakan langkah konkret untuk menegakkan fungsi bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Kesepahaman tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan bahasa di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo, dalam laporannya menegaskan pentingnya bahasa sebagai instrumen kedaulatan bangsa. “Pengawasan bahasa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Bahasa Indonesia perlu dijaga di semua lini kehidupan agar martabatnya tetap terpelihara. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap fungsi strategis bahasa Indonesia,” ujarnya.
Imam menambahkan bahwa pengawasan bahasa merupakan bagian dari upaya menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Bahasa Indonesia harus tetap menjadi bahasa utama dalam komunikasi resmi dan publik di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga menekankan perlunya keseriusan dan konsistensi dari seluruh pihak. “Kami berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di berbagai provinsi untuk memperkuat pengawasan bahasa secara nasional,” imbuhnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah, antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Suhirman yang mewakili Sekretaris Daerah DIY; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori; Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman Shavitri Nurmala Dewi; Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Kisworo; Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Dian Mutiara; serta sejumlah pejabat dari instansi lain, seperti Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM Heri Darmawan, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo Pratiwi Ngasaratun, dan Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY Anang Santosa.
Suhirman yang mewakili Sekretaris Daerah DIY secara resmi membuka kegiatan dan menyampaikan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana berpikir dan membentuk karakter bangsa. “Bahasa yang tertib melahirkan pikiran yang jernih. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mencerminkan kedaulatan serta karakter bangsa. Pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan Badan Bahasa untuk menegakkan ketertiban bahasa di berbagai sektor,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan pengawasan bahasa tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga berdampak pada penguatan budaya nasional.
Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan Komitmen Bersama Menjaga Kedaulatan Bahasa Negara oleh para bupati dan wali kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta atau perwakilannya. Penandatanganan ini menjadi simbol nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan amanat Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025. Komitmen tersebut diharapkan menjadi landasan bagi setiap daerah untuk menyusun kebijakan dan program kerja yang mendukung pengawasan bahasa di wilayahnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi teknis Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 yang membahas mekanisme pembentukan tim pengawasan, penetapan peraturan daerah, dan pelaporan hasil pengawasan. Dalam sesi ini, peserta juga mempelajari praktik baik dari sejumlah daerah yang telah berhasil melaksanakan pengawasan bahasa secara efektif. Diskusi interaktif berlangsung dinamis, menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan di daerah masing-masing.
Selanjutnya, dilakukan pembentukan tim pengawasan dan penyusunan program kerja daerah. Para peserta berdiskusi dan bertukar pengalaman dalam menyusun strategi pengawasan sesuai dengan kondisi lokal. Tim ini akan menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan pengawasan bahasa, termasuk penertiban penggunaan bahasa pada papan nama, dokumen resmi, dan media publik. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan sistem pengawasan bahasa dapat berjalan berkelanjutan dan efektif.
Kegiatan ini dihadiri sebanyak 200 peserta yang terdiri atas kepala daerah, sekretaris daerah, kepala dinas pendidikan, ketua MGMP Bahasa Indonesia, serta media massa. Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa pengawasan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Media diharapkan turut berperan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat luas.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan kebijakan bahasa di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan dan kedaulatan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik akan semakin efektif dan terarah. Kegiatan di Yogyakarta ini menjadi contoh nyata kolaborasi dalam mewujudkan visi besar pemartabatan bahasa negara. Dengan kerja sama berkelanjutan, Indonesia akan semakin teguh menjaga bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa.
