Informasi

Balai Bahasa Provinsi DIY menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 bertempat di Aula Utama Lantai 2 LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta pada Selasa, 6 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Dalam peraturan tersebut, penyelenggara negara wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri 36 tokoh dari berbagai instansi, lembaga, komunitas, universitas, dan sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan pukul 08.00–16.00 ini dibuka secara resmi oleh Kepala LLDIKTI Wilayah V Prof. Setyabudi Indartono dipandu oleh Nuryati, S.S.
Pada kegiatan ini, Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY, Drs. Anang Santosa, M.Hum. dalam sambutannya meminta masukan dari peserta tentang layanan kebahasaan dan kesastraan Balai Bahasa Provinsi DIY yang perlu ditingkatkan. Selain itu, beliau juga meminta masukan dari peserta terkait program yang bermanfaat bagi pengguna layanan Balai Bahasa Provinsi DIY.
Dr. Ratun Untoro, M.Hum. sebagai pembicara utama mengungkapkan bahwa saat ini Balai Bahasa Provinsi DIY selalu berusaha menyesuaikan perkembangan masyarakat, komunitas, dan lembaga yang mendukung keistimewaan. “Dalam kebahasaaan dan kesastraaan, Balai Bahasa Provinsi DIY harus ikut menguatkan posisi Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Pelayanan apa yang sekiranya perlu ditingkatkan. Masukan dari mitra kerja dan masyarakat dalam hal kebahasaan dan kesastraan sangat diperlukan. Apa yang diminta masyarakat ini difasilitasi melalui forum konsultasi masyarakat yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan Permen PAN-RB,” ungkap Ratun Untoro.