Dua hari ini, 18 dan 19 Desember 2024, Balai Bahasa DIY mengudang berbagai instansi, lembaga, komunitas, media massa, dan perorangan yang bergerak dalam pelindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra Jawa di DIY. Sekitar 65 orang hadir pada pertemuan ini dan mereka memaparkan berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan Jawa yang telah dilaksanakan sesuai kapasitasnya. Hal itu semakin membuktikan bahwa pelestarian bahasa Jawa di DIY dikeroyok oleh berbagai pihak. Kegiatan ini sejalan dengan Perda DIY No. 2 Tahun 2021, Pergub DIY No.43 Tahun 2023, serta Pergub DIY No.64 Tahun 2013.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (Kapusbanglin), Badan Bahasa, Kemendidasmen. Beliau menyatakan bahwa sesuai dengan kewenangannya, pelindungan dan pengembangan bahasa daerah merupakan wewenang pemerintah daerah. Sementara pemerintah pusat melalui Balai Bahasa DIY mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Namun demikian, pemerintah pusat tetap membantu memfasilitasi pelingan dan pembinaan bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa. Hal ini memang sesuai dengan tiga program prioritas Badan Bahasa, yaitu Literasi, Internasionalisasi, dan Revitalisasi bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Kapusbanglin, Imam Budi Utomo, menyatakan bahwa Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang mempunyai anggaran keistimewaan. Hal itu memudahkan Balai Bahasa DIY menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator revitalisasi bahasa daerah.
Melihat begitu marak dan masifnya kegiatan bahasa dan sastra Jawa di DIY, Balai Bahasa DIY merasa perlu “menjahit yang terserak”. Hal itu menjadi sebuah kebanggaan sekaligus mengecilkan kekhawatiran akan turunnya pengguna bahasa Jawa. Lembaga, instansi, dan komunitas serta perorangan mempunyai metode masing-masing baik proses, output, maupun evaluasinya.
Di samping kesuksesan, pelaksanaan itu tentu melalui berbagai hambatan dan rintangan. Hal itu perlu didiskusikan dan diikuti bersama-sama. Melalui pertemuan “Diskusi Kelompok Terpumpun Evaluasi Revitalisasi Bahasa Daerah 2024 dan Penyusunan Program 2025” ini, Balai Bahasa DIY menegaskan perlunya sinergi dan kolaborasi. Dengan demikian, berbagai kegiatan dalam rangka pelestarian bahasa Jawa di DIY tidak tumpang tindih, dapat berjalan bersama-sama, dan saling melengkapi.
Balai Bahasa DIY merasa mempunyai banyak teman dan tidak sendiri menjalankan tugas dan fungsinya. Sinergi dan kolaborasi Balai Bahasa DIY dengan berbagai pihak instansi dan lembaga di DIY ini didukung dengan payung hukum Nota Kesepakatan antara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Gubernur DIY, Bupati, dan Walikota di DIY.
Kepala Balai Bahasa DIY, Dwi Pratiwi, menyatakan bahwa segenap elemen masyarakat perlu bekerja bersama untuk pelindungan dan pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai banyak keuntungan karena tidak ada dialek atau subdialek bahasa Jawa. Selain itu, DIY sudah mempunyai regulasi yang jelas terkait hal ini. “Kita, semua dapat bergerak bersama dengan payung hukum yang kuat,”pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Revitalisasi Bahasaa Daerah DIY, Ratun Untoro, merasakan eratnya hubungan para pemangku kepentingan dalam pelindungan dan pelestariaan bahasa Jawa. Tidak hanya itu, komunitas dan berbagai media massa juga begitu semangat “nguri-uri basa Jawa” dengan anggaran iuran dari anggota. Hal ini perlu diapresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Mereka mau bekerja tanpa anggaran dan hanya punya satu pamrih, yaitu demi ngrembakane basa lan sastra Jawa. Balai Bahasa DIY menguatkan pekerjaan bersama ini dengan menyusun pedoman-pedoman, seperti Pedoman Umum Pembakuan Kata dan Istilah Bahasa Jawa, Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan, Kamus Bahasa Jawa-Indonesia, Bausastra Jawa, dan lain-lain. Balai Bahasa DIY juga menerima konsultasi penyusunan bahan ajar bahasa Jawa SD—SMA sederajat. Demikian papar Ratun Untoro.
(RTN)
